PPUN Sudah Merakyatkah?

PPUN Sudah Merakyatkah?

Tema menarik diangkat pada Kongres Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) V di Bogor belum lama ini. Acara pemilihan Ketua Umum PPUN periode 2017 – 2022 ini mengangkat tema “Mengembalikan Kejayaan Peternak Ayam Ras Usaha Kecil & Menengah di Indonesia”. Dari tema tersebut sudah sedikit terbayang bagaimana kondisi peternakan ayam ras mandiri saat ini. Faktanya dari informasi seputar komunitas perunggasan, jumlah peternak unggas mandiri disi nyalir tinggal 3% dari total peternak unggas nasional.

Gejolak sektor perunggasan sampai awal tahun ini masih cukup pelik. Mulai dari masalah DOC, pemeliharaan ayam ras, hingga masalah harga penjualan di pasar selalu datang silih berganti. Hal ini membuat peternak mandiri, menuntut keadilan pemerintah. Dalam acara kongres PPUN yang akhirnya mengangkat Dudung Rahmat sebagai Ketua Umum PPUN itu terlontar sejumlah aspirasi peternak mandiri yang hingga saat ini belum digubris pemerintah. Dalam sambutannya Dudung menuturkan kondisi peternak unggas mandiri atau UMKM di Indonesia semakin terpuruk. Jumlah peternak semakin berkurang dan sulit bertahan dengan adanya persaingan dari perusahaan integrasi yang ikut mengisi pasar rakyat.

Data Badan Pusat Statistik 1990, jumlah peternak mandiri sekitar 120 ribu orang. Saat ini jumlah mereka tersisa kurang dari 10 ribu orang. Peternak mandiri yang jumlahnya semakin sedikit dan notabene adalah peternak rakyat atau peternak UMKM perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Persoalan perunggasan dari hulu sampai hilir tidak hanya melibatkan satu kementerian, tetapi banyak kementerian. Saat ini budidaya didominasi perusahaan integrasi dengan persentase 80% dan 20% untuk peternak mandiri/rakyat. Komunitas peternak mandiri menginginkan keseimbangan antara keduanya minimal 50% berbanding 50%. Jika perusahaan besar pembibitan ikut membudidayakan, maka peternakan rakyat akan tergerus. Karena itu, PPUN sedang memperjuangkan bagaimana porsi usaha budidaya lebih besar kepada peternak rakyat. Jika melihat ke belakang, pada 1990-an peternak Sudah Merakyatkah? rakyat dapat hidup enak berkat hadirnya Keputusan Presiden Nomor 22/1990 yang mengatur budidaya ha nya ada di peternak rakyat.

Namun, saat era pemerintahan Presiden Gusdur, Kepres tersebut dicabut sehingga perusahaan integrasi ikut berbudidaya. Sejak itu hidup peternak rakyat semakin terjepit, satu per satu berguguran. Hingga saat ini peternak mandiri kesulitan mendapatkan DOC (anak ayam sehari) karena harganya mahal. Sementara bagi perusahaan harga DOC terjangkau, dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan terintegrasi juga dijual di pasar rakyat bersaing dengan produk budidaya peternak mandiri. Harusnya perusahaan integrasi jangan masuk ke pasar rakyat. Pe ternak mandiri berharap adanya win-win solution yang dapat mengembalikan kejayaan peternak UMKM.

Sigit Prabowo, Ketua Umum PPUN periode 2013 – 2017 dalam laporan pertanggungjawabannya memaparkan, selama periode kepengurusannya, beragam aktivitas dan gerakan dilakukan PPUN. Berbagai upaya yang sudah dilakukan organisasi sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Pemerintah cenderung hanya memberi solusi “pema dam kebakaran”. Saat harga ayam hidup sudah terkoreksi dan melampaui harga pokok produksi (HPP), perlahan harga input produksi yang lain seperti DOC dan pakan bergerak naik. Pemerintah cenderung tidak merespon usulan jangka panjang peternak terhadap penyelamatan usaha budidaya peternak UMKM. Pihaknya sudah berkali-kali melakukan audiensi dengan pemerintah, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahkan dengan demonstrasi untuk mencari solusi perbaikan bagi peternak. Sayang nya belum ada langkah atau kebijakan yang benar-benar memihak pada komunitas peternak mandiri. Ia meminta pada ketua dan pengurus PPUN yang baru untuk terus memperjuangkan kepentingan peternak ayam mandiri. Salah satunya melalui upaya mendorong amandemen Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama di pasal tentang budidaya. Intinya, budidaya ayam harus dikembalikan ke peternak rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *